Walah, Zul “Bungkam” Wakil Rakyat Beri Informasi ke Media

oleh -31 views
Ilustrasi

KUNINGAN-DPRD Kuningan di bawah kepemimpinan Nuzul Rachdy SE atau yang biasa disapa Zul, terus diguncang berbagai isu tak sedap. Zul diduga berperilaku otoriter, terlebih saat ini beredar  “instruksi” langsung darinya di grup WhatsApp (WA) agar pimpinan dan anggota DPRD tidak memberikan keterangan pers terkait informasi lembaga DPRD.

Tidak hanya melarang untuk tidak bersuara di depan media, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan itu pun secara tidak langsung melarang pimpinan dan anggota DPRD untuk berkomentar terkait lembaga dewan kepada siapapun, sebelum menjadi keputusan DPRD. Instruksi tersebut lebih khusus lagi ditujukan kepada para anggota dewan yang belum memahami seutuhnya tentang lembaga DPRD.

Adapun isi dari “instruksi” Ketua DPRD Kuningan ini: “Kepada Yth pimpinan dan anggota DPRD. Dalam rangka tertib komunikasi dan informasi dan agar tidak menimbulkan spekulasi. Mohon tidak memberikan keterangan pers atau opini atau mengomentari tentang lembaga DPRD kepada siapa pun yg belum menjadi keputusan DPRD dan belum memahami seutuhnya tentang lembaga DPRD. Terima kasih”.

Seketika, narasi yang disinyalir sebagai instruksi pribadi Ketua DPRD Nuzul tersebut menyebar ke publik, termasuk kepada media, khususnya para jurnalis yang bertugas meliput DPRD. Sejumlah jurnalis pun bertanya-tanya terkait apa maksud dan tujuan yang sebenarnya dari narasi Ketua DPRD tersebut.

Di sisi lain, bukannya diikuti dan dilaksanakan, “instruksi” Ketua DPRD ini justru diabaikan dan malah menimbulkan polemik di internal DPRD Kuningan. Sejumlah anggota dewan pun bereaksi dan memberikan tanda tanya besar atas adanya “instruksi” tersebut, karena menganggap hal itu hanya akan menimbulkan persoalan baru di dalam gedung DPRD.

Bahkan reaksi keras ditunjukkan Fraksi Gerindra-Bintang, yang langsung menggelar rapat khusus guna menyikapi serius terkait adanya hal tersebut. Rapat fraksi ini dilakukan di ruang Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC Partai Gerindra H Dede Ismail SIP MSi, hingga menjelang petang, Selasa (21/1).

Usai rapat tertutup, juru bicara Fraksi Gerindra-Bintang Deki Zainal Muttaqin langsung memberikan keterangan pers secara panjang lebar. Menurutnya, sebagai wakil rakyat di parlemen, pernyataan atau statement yang disampaikan Ketua DPRD Nuzul kepada pimpinan dan anggota dewan kurang tepat, karena definisi dari parlemen itu adalah bicara (parle). Sehingga semua bentuk yang berkaitan dengan kondisi, kebutuhan dan lain sebagainya terkait prosesi perjalanan kerakyatan khususnya, wakil rakyat tentunya harus bicara.

“Masalahnya, apapun konteks dari pembicaraan itu, kita harus sampaikan, karena kami kepanjangan tangan dari lidah rakyat. Kalau kami bungkam, lalu tugas kami di sini apa? Kami malu terhadap rakyat. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ruang publik, dari siapapun itu, apakah dari media atau dari konstituen kami, atau dari masyarakat yang secara menyeluruh di Kuningan, tentu kami harus menjelaskan itu,” tutur Deki.

Posisi seluruh anggota dewan menurutnya sama di parlemen, karena DPRD bukan perusahaan. Ia menganggap instruksi bersifat linear, siapa yang menginstruksikan dan siapa yang diinstruksikan harus jelas adanya. Dengan begitu, adanya narasi Nuzul Rachdy di grup WA yang berisikan para anggota dewan tersebut konteksnya harus diperjelas lebih dulu.

“Yang saya tangkap seolah-olah ruang domain kita untuk berbicara ini dibatasi. Padahal itu kan keluar dari marwah kami sebagai anggota dewan, di mana bagian anggota dewan ini penyambung lidah rakyat untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu kan ini ada sebuah literasi yang jelas terhadap masyarakat,” ucapnya.

Berkaitan dengan apakah anggota dewan boleh atau tidak berbicara, menurut Deki, kerja kerja dan kerja saja tidak cukup, karena terkadang ada perbedaan pandangan ketika melakukan sebuah program. Itu artinya harus ada literasi, pembicaraan atau obrolan yang jelas terkait program kerja yang akan dilaksanakan.

“Contoh kecil ada tujuan program yang dilakukan pemerintahan yang niatnya baik, karena tidak ada sosialisasi atau tidak ada literasi obrolan dengan masyarakat, maka bisa ditangkap menjadi buruk,” katanya.

Menurut Deki, DPRD merupakan lembaga atau institusi yang para anggotanya berkedudukan sama sebagai wakil rakyat untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat. “Saya tadi bingung, ini instruksi, instruksi dari siapa? Ini kan bukan perusahaan. Jadi, kalau instruksi saya juga kurang setuju, kok jadi ada instruksi seperti ini. Ini kan kita sama,” sebut Deki bertanya-tanya.

Terhadap Fraksi Gerindra sebagai fraksi yang memiliki salah satu unsur pimpinan, yakni H Dede Ismail, Deki merasa terheran-heran karena pimpinan dari Gerindra pun tidak tahu terhadap pangkal persoalan kenapa sampai turun instruksi atau imbauan seperti itu dari ketua dewan.

“Saya pikir kalau memang ada empat unsur pimpinan di DPRD ini, tolong diperjelas agar empat unsur pimpinan ini memberikan keterangan yang jelas kepada para anggota dewan. Logikanya, instruksi itu dari atasan ke bawahan, yang lebih besar ke yang lebih kecil, biasanya begitu yang saya pahami,” ujarnya sedikit kesal.

Kendati demikian, Deki yang merupakan aktivis pemuda ini mengaku tidak mau menjustifikasi ketua DPRD, apakah narasinya itu sebagai imbauan atau larangan, atau apapun itu, karena yang lebih tahu tentunya Ketua DPRD sendiri yang mengeluarkan statement tersebut.

“Saya tidak mau menjustifikasi ini adalah kebenaran atau ini kesalahan, cuma yang saya garis bawahi yang saya ingin tuntut ke empat unsur pimpinan ini. Ini ceritanya bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Saya tidak mau menyudutkan atau memojokkan salah satu pimpinan DPRD, hanya bertanya apakah betul ini kesepakatan empat pimpinan?,” tanyanya.

Terkait hubungan DPRD dengan media, Deki melihatnya bahwa media sebagai penyambung informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Justru kalau ada pernyataan atau instruksi, atau apapun itu, kata Deki, itu tidak baik.

“Saya melihat media berperan penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apapun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Contoh kecil terkait revitalisasi Waduk Darma, itu tidak ada sosialisasi, dan itu sudah diakui tidak ada sosialisasi. Justru kalau tidak dibantu media, saat penjelasan kasuistik tertentu apakah itu program atau pilot project dan sebagainya, lalu oleh siapa?,” ucapnya lagi seraya menyebut media merupakan bagian penting dari empat pilar.

Ke depan, Deki berharap media tidak tersinggung dengan pernyataan Ketua DPRD tersebut yang melarang pimpinan dan anggota dewan memberikan keterangan pers terkait informasi lembaga DPRD. Namun demikian, Deki tidak membatasi media untuk menyikapi statement Ketua DPRD tersebut, karena itu bukan pernyataan atas nama lembaga DPRD, melainkan pernyataan individu Nuzul Rachdy.

“Dari 50 anggota dewan kan masih ada 49 orang kalau ini keluar dari satu arah. Kecuali keluar dari empat unsur pimpinan, berarti masih ada 46 orang. Jadi, saya berharap lembaga DPRD ini masih tetap bersinergi dengan media, karena ini bagian perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Kenapa begitu, karena media ini punya peranan penting untuk menjadi penyambung informasi baik itu kebijakan atau apapun kepada masyarakat secara luas,” harap Deki.  (muh)

No More Posts Available.

No more pages to load.