Rapim DPRD Bahas Ciremai, Perubahan Hanya Status, Fungsinya Tetap Sama

oleh -282 views
Dede dari Fraksi PDIP dan PKS kompak menegaskan kembali kehendak DPRD untuk memperjuangkan perubahan status TN Gunung Ciremai menjadi Tahura. FOTO:MUMUH MUHYIDDIN/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN-Keinginan DPRD Kuningan agar status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Raya (Tahura), terus bergulir. Sebagai bentuk keseriusan DPRD, wacana ini sudah dibawa ke rapat pimpinan (rapim), Kamis (23/1).

Rapim ini tidak hanya dihadiri empat pimpinan DPRD, yakni Nuzul Rachdy, H Dede Sembada, Hj Kokom Komariyah, dan H Ujang Kosasih, melainkan juga diikuti seluruh ketua fraksi. Rapim sendiri digelar tertutup di ruang Banmus. Dan sebelumnya digelar rapim oleh empat pimpinan DPRD di ruang Ketua DPRD Nuzul Rachdy.

Ketua Fraksi PAN H Udin Kusnedi SE MSi menjelaskan, rapim tersebut membahas masukan dari masyarakat, salah satunya terkait keinginan untuk menurunkan status Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi Tahura.

“Kita sudah lama tidak rapim, karena itu rapim rutin. Itu membahas masukan penurunan TNGC ke Tahura. Terus kita juga sudah lama tidak rapim. Itu masukan dari fraksi-fraksi, apa yang akan kita kerjakan. Termasuk mulai kunjungan kemana, tugas-tugas dewan, apa yang sudah dilakukan. Kalau masalah itu (imbauan Nuzul Rachdy), enggak ada,” kata Udin kepada sejumlah jurnalis di gedung DPRD.

Udin pun mengingatkan agar berhati-hati dalam berkomunikasi dan jangan termakan isu. “Jadi, jangan termakan isu, hati-hati dalam berkomunikasi, intinya yang baik-baik lah,” ucapnya.

Saat ditanya apakah tahu saat pemerintahan siapa mulai ada TNGC, Udin mengaku tidak tahu, karena saat itu ia belum menjadi anggota dewan. “Nah itu saya tidak tahu kapan, karena saat itu saya belum menjadi anggota dewan,” ucap Udin seraya tertawa kala wartawan menyebut saat zaman Bupati H Aang Hamid Suganda, Udin cukup memiliki kedekatan tersendiri.

Sementara itu, di ruang Fraksi PDIP, kembali digelar konferensi pers guna menyikapi pernyataan Dekan Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Kuningan (Uniku) Dr Toto Supartono MSi di koran Radar Kuningan edisi kemarin. Fraksi-fraksi di DPRD justru meluruskan kembali bahwa yang dimaksud adalah perubahan status, bukan fungsi. Sebab meski nantinya berubah status, fungsi konservasi tetap dijaga di kawasan Gunung Ciremai.

“Landasan kita itu bukan ke UU 41/1999 karena itu berbicara menyangkut hutan. Kalau kita di dewan menyangkut konsep dari konservasi. Jadi, yang kita pakai itu UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,” kata Ketua Fraksi PDIP Dede Sembada.

Dalam UU Nomor 5/1990 tersebut, kata Desem – panggilannya-, di sana terdapat suaka margasatwa dan suaka alam. Disebutkan di dalamnya ada KPA (Kawasan Pelestarian Alam), sehingga daerah diberi tiga pilihan, ada untuk Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

“Jadi, tidak berbicara UU 41/1999 tentang Kehutanan saja, karena ini menyangkut masalah konservasi sumber daya hayati. Terus kepada penggiat lingkungan, saya sampaikan perubahan status ini sama sekali tidak mengubah fungsi kawasan, karena kita tetap berkomitmen sebagai Kabupaten Konservasi,” jelas Desem.

Terkait bagaimana kemampuan Kuningan jika status kawasan Gunung Ciremai berubah menjadi Tahura, Desem memastikan Kuningan akan mampu mengelolanya, karena Kuningan memiliki cukup banyak SDM di bidangnya. Termasuk pengelolaan Tahura, itu menurutnya bukan oleh provinsi, melainkan oleh Kabupaten Kuningan sesuai dengan cakupan wilayah.

Begitu juga untuk wilayah Kabupaten Majalengka. “Nanti oleh kabupaten, tidak oleh provinsi. Jadi, kita akan mampu kalau nanti statusnya sudah berubah menjadi Tahura,” tegas Desem sangat optimis diiyakan Ketua Komisi III DPRD, Dede Sudrajat.

Desem membeberkan Pemkab Kuningan saat itu memiliki pemikiran bila status kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional, maka akan semakin terjaga, namun pada kenyataannya hingga saat ini malah sebaliknya, dan BTNGC pun dipertanyakan fungsinya.

“Tupoksi Taman Nasional itu kewenangannya dari pemerintahan pusat ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 menjaga koservasi sumber daya hayati, yaitu menjaga ekosistem yang ada di dalam hutan taman nasional. Tapi saat ini yang terjadi ada hewan liar (babi hutan dan monyet) yang turun ke pemukiman warga, berarti ekosistem terusik. Kalau seperti itu, apa dong tugas fungsi utama dari Balai TNGC?,” sindir Desem.

Desem pun mempertanyakan tugas dan fungsi sebenarnya dari BTNGC apakah serius menjaga ekosistem dan konservasi sumber daya hayati, atau hanya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan sedikit kesal, Desem mengatakan bila terjadi bencana di kawasan Ciremai, seperti kebakaran, tetap saja yang bergerak pemerintah daerah. “Bila ada hewan liar yang turun mencari makan ke pemukiman warga, itu berarti BTNGC belum mampu menjalan fungsinya menjaga ekosistem di sana tetap seimbang,” tutur mantan Wabup Kuningan itu.

Ketua Komisi III DPRD dari Fraksi PKS Dede Sudrajat menambahkan, dalam menyikapi suara hati dari warga sekitar TNGC, sebagaimana telah dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD, pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajukan perubahan status kawasan Gunung Ciremai dari TN menjadi Tahura.

“Kami sudah membicarakan ini lebih dari dua bulan lalu karena mendengar keluhan dari tuntutan masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Saat ini masyarakat yang dulu ikut PHBM (Pemeliharaan Hutan Bersama Masyarakat), kini banyak yang menjadi TKI keluar negeri,” ujar Dede mengawali komentarnya.

Dengan status Taman Nasional, pihaknya menganggap rasa memiliki masyarakat kurang kuat. Dampaknya, kata dia, debit air di kawasan itu berkurang. Namun bila diubah status dengan melibatkan masyarakat sekitar, maka ia optimistis rasa memiliki dalam diri warga akan lebih tinggi.

“Bila diganti ke status Tahura, pelestarian alam Ciremai saya jamin akan lebih terjaga, karna masyarakat sendiri dilibatkan di dalamnya, rasa kepeduliannya pun lebih tinggi. Bisa dilihat dulu saat status PHBM (Pemeliharaan Hutan Bersama Masyarakat), masih banyak pepohonan, tapi sekarang banyak lahan yang berubah fungsi,” tegas Dede, disambung pernyataan bahwa Fraksi PKS saat itu (2009) satu-satunya fraksi yang menolak perubahan status Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional. (muh)

No More Posts Available.

No more pages to load.