Panitia Diduga Tak Netral, Pilkades Kaduagung Disoal

oleh -3 views
Ilustrasi-Pilkades

KUNINGAN-Agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan, Minggu (3/11). Sayangnya, dari 203 desa yang menyelanggarakan Pilkades, menyisakan persoalan. Salah satunya di Desa Kaduagung Kecamatan Karangkancana dengan dugaan panitia tidak netral, sehingga hasil Pilkades pun disoal.

Kecurigaan adanya indikasi keberpihakan panitia kepada salah satu calon, sudah muncul sejak dibentuknya Panitia Pilkades Kaduagung oleh BPD setempat. Sejumlah panitia disinyalir ada keterikatan keluarga dengan salah satu calon Kades, sehingga menimbulkan kecurigaan negatif dari calon lainnya.

Indikasi terkait adanya ketidaknetralan Panitia Pilkades Kaduagung Kecamatan Karangkancana ini diungkapkan Ketua Tim pemenangan Calon Kades nomo 3, Andi. Pihaknya mengaku baru menyadari indikasi itu terjadi setelah penghitungan suara dilaksanakan dengan kemenangan Cakades nomor 1, Ruhayat. “Kami baru menyadari adanya indikasi keberpihakan panitia 15 maupun penyelenggara dari Kecamatan untuk memenangkan Calon nomor 1, Ruhayat,” kata Andi kepada sejumlah media, Selasa siang (5/11).

Diceritakan Andi, indikasi-indikasi tersebut saat ini sedang dihimpun untuk dijadikan barang bukti oleh Calon Kades nomor 2 dan 3. Mengingat sejak awal pihaknya sudah mencium aroma kurang baik dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Kaduagung Kecamatan Karangkancana.

Beberapa indikasi keberpihakan panitia untuk memuluskan kemenangan calon nomor 1, disampaikan Andi kepada media. Diantaranya dalam pembentukan panitia 15 oleh BPD, didapati ada keterkaitan hubungan kekeluargaan dengan calon nomor 1, seperti anak sendiri, keponakan, dan hubungan kekeluargaan lainnya.

“Kami tidak pernah diajak bicara dalam forum Pilkades ini. Sehingga terjadi indikasi kebiri karena jelas panitia 15 ada hubungan keluarga, anaknya sendiri, keponakannya, saudara-saudaranya, dan orang terdekatnya,” kata Andi.

Kemudian indikasi lainnya, lanjut Andi, yakni melibatkan Pj Kepala Desa Kaduagung, Yaya Waluya SE, yang diduga ikut memuluskan jalannya pemenangan Cakades nomor 1. Temuan itu didapat berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Selain itu, Andi juga menceritakan adanya indikasi lain berupa temuan money politic yang diduga dilakukan Cakades nomor 1, salah satunya bukti pembagian kerudung kepada masyarakat untuk dengan embel-embel untuk memenangkan calon nomor 1.

“Kami menemukan kurir dan barang bukti berupa kerudung yang diberikan kepada masyarakat. Ini berdasarkan juga atas pengakuan masyarakat, dan dibuktikan dengan perbedaan jumlah angka fantastis yang diperoleh nomor 1,” sebut Andi.

Atas ditemukannya insikasi-indikasi tersebut, Andi yang mengatasnamakan Cakades nomor 2 dan 3 ini, berencana untuk mengungkap dugaan kasus tersebut demi membuktikan Pilkades di desanya itu tidak berjalan secara Jurdil. Pihaknya pun bertekad kuat untuk membongkar dugaan adanya permainan kerjasama sejumlah pihak untuk memenangkan salah satu calon tersebut. “Kami akan membongkar indikasi ini yang akan dilaksanakan hari Rabu besok (hari ini, red) di Balai Desa Kaduagung. Kami hanya ingin adanya keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pilkades Kaduagung Kecamatan Karangkancana,” tekadnya.

Andi pun memperlihatkan catatan sejumlah nama yang diduga ditugaskan menjadi kurir untuk membagikan sejumlah uang dan kerudung kepada masyarakat, dengan meminta fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan dibayar sebesar Rp50 ribu per KK. Bahkan diduga serangan fajar pun telah dilakukan dengan pembagian uang antara Rp100 – 150 ribu.

“Untuk apa meminta Kartu Keluarga? Kalau KTP untuk dukungan ka nada dalam persyaratan. Ini meminta KK dan dibayar 5o ribu sampai 150 ribu rupiah per KK oleh tim. Tim itu dibagi, tiap orang masing-masing untuk 40 orang,” sebutnya.

Sementara itu, Kabid Pemdes Dinas Pembersayaan Masyarakat Desa (DPMD)  Kuningan H Akhmad Faruk, saat dimintai tanggapannya jika ada sengketa, mengatakan keunikan dan kekhasan Pilkades dalam tahapan-tahapannya banyak melibatkan calon atau kuasa calon.

Itu artinya calon atau kuasa calon diberi ruang yang cukup untuk mengkritisi setiap tahapan. “Calon dan kuasa calon sudah diberi ruang untuk mengkritisi setiap tahapan Pilkades. Jika ada hal-hal yang perlu disepakati, maka lahirlah pernyataan/kesepamatan bersama.

Dengan demikian maka sebelum melangkah ke tahapan berikutnya itu berarti tahapan-tahapan sebelumnya sudah clear,” kata Faruk seraya menjelaskan ketika ada gugatan pasca pemungutan suara, maka gugatan tersebut hanya seputar hasil pemungutan suara, tidak setback lagi ke tahapan-tahapan sebelumnya. Faruk pun menambahkan, penanganan gugatan dilakukan secara bertahap melalui panitia desa, Kecamatan dan Kabupaten. (muh)

No More Posts Available.

No more pages to load.