LPJ APBD 2020, Pendapatan Daerah Rp2,776 Triliun

oleh -14 views
TERIMA BERKAS: Ketua DPRD Nuzul Rachdy, menerima berkas draft nota pengantar LPJ Bupati terkait realisasi APBD TA 2020 dalam sidang paripurna DPRD, kemarin. Foto : Mumuh Muhyiddin/Radar Kuningan

KUNINGAN–Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, menyampaikan nota Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBD TA 2020 melalui sidang paripurna DPRD, Rabu (9/6).

Di hadapan pimpinan dan para anggota DPRD, termasuk Forkopimda, para kepala SKPD dan undangan lainnya yang hadir langsung di ruang sidang paripurna, Bupati Acep menyampaikan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2.776.498.025.041,00 (95,88%) dari rencana pendapatan sebesar Rp2.895.872.357.957,00.

Bupati membeberkan, pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Rp298.726.080.629,00 (90,34%) dari rencana PAD sebesar Rp330.335.349.311,00. PAD ini merupakan gabungan dari pendapatan pajak Rp84,317 miliar lebih, retribusi Rp53,533 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6,853 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp154,021 miliar lebih.

Selain dari PAD, Acep pun membeberkan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), yang terealisasi sebesar Rp1,650 triliun lebih. Terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp47,520 miliar lebih, dana bagi hasil SDA Rp38,686 miliar lebih, dana alokasi umum Rp1,122 triliun lebih, dan DAK bantuan Rp121,919 miliar lebih.

Pendapatan daerah juga seperti biasa didapat dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp136,151 miliar lebih. Ini terdiri dari realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp136,151 miliar lebih.

Untuk Belanja Daerah pada realisasi APBD TA 2020, bupati melaporkan terealisasi sebesar Rp2,341 triliun lebih (93,91%) dari rencana Rp2,493 triliun lebih. Belanja tersebut direalisasikan untuk belanja operasi Rp1,909 triliun lebih, terdiri dari belanja pegawai Rp1,198 triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp630 miliar lebih, belanja hibah Rp50,895 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial Rp29,990 miliar lebih.

Belanja daerah berikutnya direalisasikan untuk belanja modal sebesar Rp378,703 miliar lebih. Rinciannya meliputi belanja tanah Rp4,73 miliar lebih, peralatan dan mesin Rp179,573 miliar lebih, belanja gedung dan bangunan Rp112,473 miliar lebih, belanja jalan irigasi dan jaringan Rp43,926 miliar lebih, belanja aset tetap lainnya Rp36,587 miliar lebih, dan belanja aset lainnya Rp1,409 miliar lebih.

Belanja lainnya dari APBD 2020 tersebut, direalisasikan untuk belanja tak terduga sebesar Rp52,902 miliar lebih. Adapun belanja transfer bagi hasil pendapatan Rp14,370 miliar lebih, terdiri dari transfer bagi hasil pajak Rp9,342 miliar lebih, dan transfer bagi hasil retribusi Rp5,027 miliar lebih.

Untuk transfer bantuan keuangan terealisasi Rp439,998 miliar lebih. Transfer ini untuk belanja transfer/bagi hasil ke desa Rp438,985 miliar lebih, terdiri dari bantuan keuangan kepada desa Rp436,885 miliar lebih, dan bantuan keuangan kepada pemda/pemdes Rp2,099 miliar lebih. Adapun transfer bantuan keuangan terealisasi 100% Rp1,013 miliar lebih.

Selanjutnya, untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp54,604 miliar lebih, yakni penerimaan dari Silpa TA 2019 Rp54,604 miliar lebih dan dari penerimaan piutang daerah Rp539 juta. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi 100% Rp3 miliar, yakni untuk penyertaan modal / investasi pemerintah.

Kemudian, Bupati Acep melaporkan terkait neraca daerah. Untuk jumlah aset tahun 2020 sebesar Rp2,649 triliun lebih, terdiri dari aset lancar Rp106,317 miliar lebih, investasi jangka panjang (investasi nonpermanen lainnya Rp202 juta lebih, penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp202 juta lebih, dan investasi permanen Rp94,805 miliar lebih yang berada di pemda, PT LKM Kuningan, PDAM, dan Bank Jabar).

“Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini telah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Jawa Barat. Kami sampaikan pula, bahwa pada pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan TA 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuhkalinya,” kata Bupati Acep. (muh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.