Koalisi Kuningan Bersatu Bakal Kuasai AKD?

oleh -1 views

KUNINGAN-Munculnya koalisi penyeimbang yang dibentuk untuk mengontrol kebijakan eksekutif, mendapat banyak apresiasi. Koalisi ini bahkan dikabarkan akan menguasai Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di posisi pimpinan.

Koalisi yang dikatakan sebagai penyeimbang tersebut, terdiri dari Fraksi Gerindra (7 anggota Gerindra dan 1 PBB), Fraksi PKS (6 orang), Fraksi PAN (5 orang), Fraksi Demokrat (5 orang), dan Fraksi PPP (4 orang). Fraksi-fraksi ini pun telah mendeklarasikan koalisi mereka beberapa hari lalu.

Adapun prediksi penempatan posisi pimpinan AKD, yakni Ketua Komisi 1 dari PBB, Ketua Komisi 2 dari PAN, Ketua Komisi 3 dari Demokrat, Ketua Komisi 4 dari PKS, Ketua Badan Kehormatan (BK) dari PPP, serta Ketua Bapemperda dari Gerindra.

Ketua DPC Gerindra H Dede Ismail SIP, menegaskan koalisi yang dibangun Fraksi Gerindra bersama sejumlah fraksi lainnya itu, dalam rangka membangun kebersamaan, sekaligus membangun komitmen untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah.  “Kita bukan tidak mendukung pemerintah, tapi koalisi yang dibangun ini sebagai penyeimbang pemerintah dalam melaksanakan kebijakan,” kata Dede.

Dede yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kuningan ini, optimistis keberadaan koalisi tetsebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan komitmen yang dibangun saat deklarasi. Ia mengungkapkan, saat deklarasi sengaja mengundang media, sehingga komitmen kebersamaan koalisi dapat diketahui masyarakat.

“Biasanya kan sembunyi-sembunyi, tapi kami sengaja dalam deklarasi koalisi ini mengundang wartawan, agar publik tahu keberadaan koalisi ini. Tentunya sekali lagi, ini sebagai penyeimbang saja,” tuturnya lagi.

Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung pemerintah, baik Fraksi PDIP, Fraksi Golkar maupun Fraksi PKB, belum memberikan tanggapan terkait adanya koalisi penyeimbang tersebut. Ketua Fraksi PDIP justru menganggap soal AKD kurang begitu menarik untuk dibahas.  “Kalau soal AKD, itu kurang menarik. Normatif saja. Kalau pimpinan sudah definitif, lalu ada pembahasan Tatib, kemudian baru AKD,” singkat Dede.

Diluar itu, kemarin, ada rapat pimpinan di ruang Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Dikabarkan Rapim tersebut membahas persiapan penentuan AKD, termasuk pembahasan Tatib dewan. Sayangnya, tak satupun pimpinan dewan memberikan keterangan usai Rapim yang berlangsung tertutup dan menyita waktu cukup lama itu. (muh)

No More Posts Available.

No more pages to load.