, ,

Ketua TP PKK Ajak Kerja Bersama Entaskan Kemiskinan

oleh -1 views
Ketua TP PKK Kuningan Hj Ika Acep Purnama menilai persoalan kemiskinan di Kabupaten Kuningan harus ditanggulangi bersama semua elemen masyarakat. FOTO: AGUS PANTHER/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN-Ketua TP PKK Kuningan Hj Ika Acep Purnama menilai, persoalan kemiskinan di Kabupaten Kuningan harus ditanggulangi bersama semua elemen masyarakat. Sebab kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

“Oleh sebab itu, dalam upaya penanganan perlu keterpaduan dan lintas sektor. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi,” kata Ika saat memberikan keterangan persnya, Rabu (20/11), usai mengisi Bimtek dan Pelatihan SDM Pengelola Sekretariat Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS), Supervisor dan Fasilitator Puskesos Desa.

Menurutnya, secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi serta keperluannya. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

“Selaras dengan visi Kabupaten Kuningan yaitu Makmur, Agamis, Pinunjul (Maju) berbasis Desa, maka kebijakan strategis diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahterraan sosial bagi komponen masyarakat,” terangnya.

Dijelaskan, dalam rangka melaksanakan program kemiskinan diperlukan sistem layanan terpadu yang dilakukan oleh suatu unit layanan. Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga miskin yang sudah tercantum dalam basis data terpadu (BDT) selain selalu terdata setiap saat, juga memperoleh layanan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

“RHHS sebagai bentuk pengembangan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Dia memaparkan, bahwa kehadiran RHHS menjadikan warga cukup datang ke satu tempat untuk mengakses beragam layanan sosial dan perlindungan sosial, menjadi lebih komprehensif seperti meminta informasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Jadi semua bisa dilayani dalam satu tempat dalam satu waktu,” pungkasnya.(ags)

No More Posts Available.

No more pages to load.