Gubernur Jawab Status Zul , Ujang: Kami Sudah Saling Memahami, Menghormati Masing-masing

oleh -2 views
KONFERENSI PERS: Tiga pimpinan DPRD Kuningan didampingi sekwan, menggelar konferensi pers terkait dua surat jawaban gubernur atas usulan pemberhentian Ketua DPRD, kemarin (21/12). FOTO : MUMUH MUHYIDDIN/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN–Gubernur Jawa Barat HM Ridwan Kamil, masih mempertahankan Nuzul Rachdy SE sebagai Ketua DPRD Kuningan sesuai keputusan Nomor 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019. Kepastian tersebut tertuang dalam surat jawaban yang disampaikan Gubernur Jabar kepada Bupati Kuningan, tertanggal 7 Desember 2020.

Surat dari gubernur yang ditandatangani Sekda Jabar Dr Ir Setiawan Wangsaatmaja Dipl SE MEng (atas nama Gubernur Jabar) tersebut, merupakan jawaban atas surat keputusan DPRD Kuningan atas pemberhentian Ketua DPRD Nuzul Rachdy, yang sebelumnya disampaikan ke gubernur melalui Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Meski surat jawaban gubernur yang ditujukan kepada Bupati Kuningan itu keluar tanggal 7 Desember 2020, namun pimpinan DPRD Kuningan baru menerima tembusannya, Senin (21/12) kemarin.

Surat Gubernur Jabar Nomor : 5600/KPG.19.03/Pemksm, ini berisi tiga poin untuk menjawab surat dari Bupati Kuningan tertanggal 27 November 2020. Dijelaskan, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat asas praduga keabsahan/rechtmatig (vemoeden van rechtmatigheid/praesumptio iustae causa), yakni bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/rechmatig sampai ada pembatalannya.

Kemudian, peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019. Disebutkan, pada pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dapat dipahami bahwa pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota diresmikan pemberhentiannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Berkaitan dengan poin tersebut di atas, bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kuningan berhenti secara resmi sejak ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat terkait pemberhentian yang bersangkutan. Adapun hak, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada jabatan Ketua DPRD Kuningan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur sebagaimana dimaksud,” jelas gubernur dalam suratnya itu.

Tak hanya satu surat, gubernur juga mengirimkan surat keduanya Nomor : 5803/KPG.19.03/Pemksm tertanggal 15 Desember 2020 kepada Bupati Kuningan, perihal usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kuningan. Dalam surat ini, gubernur memastikan belum dapat menindaklanjuti usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kuningan, sampai dengan adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berkas persyaratan yang disampaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat gubernur itu guna menindaklanjuti  surat Bupati Kuningan Nomor 170/3098/Tapem, tanggal 27 November 2020 terkait usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kuningan. Gubernur pun menjelaskan tiga poin dalam jawabannya pada surat ini.

Poin pertama, dikatakan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 23 November 2020 dengan dokumen keputusan DPRD yang dihasilkan dari rapat tersebut, yakni berupa Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November 2020.

“Sedangkan secara faktual keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 disertai perubahan judul dan isi dari keputusan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020. Sehingga keputusan yang dihasilkan seharusnya sesuai dengan mekanisme serta prosedur pembentukan produk hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas gubernur.

Poin kedua, Pemda Provinsi Jabar menerima surat Nomor S02/S.Kel-NK/ISW/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal permohonan penundaan dari ISW Advocates and Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Ketua DPRD Nuzul Rachdy, yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan DPRD Kuningan Nomor 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang pemberhentian Ketua DPRD Kuningan masa jabatan 2019-2024, dengan nomor register perkara 139/G/2020/PTUN.BDG.

“Dalam gugatan tersebut, saudara Nuzul Rachdy di antaranya memohon adanya penundaan terhadap pelaksanaan putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020, dan keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tanggal 13 November 2020,” kata gubernur.

Kemudian pada poin ketiga, tertulis dalam pasal 8 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang, wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

“AUPB yang dimaksud di antaranya asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik,” jelas gubernur.

Atas adanya dua surat jawaban gubernur itu, pimpinan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) HM Nurdijanto SH MSi dan para kabag di lingkungan setwan. Mereka pun bersepakat untuk menerima surat jawaban itu, dan tetap dalam kebersamaan untuk menjaga kondusivitas DPRD.

Usai rapim, tiga pimpinan yang hadir, yakni Ketua Nuzul Rachdy didampingi dua Wakil Ketua, H Ujang Kosasih MSi dan H Dede Ismail SIP MSi, beserta Sekwan HM Nurdijanto SH MSi, langsung menggelar konferensi pers di ruang Ketua DPRD. Pernyataan lebih dulu disampaikan Ketua DPRD Nuzul Rachdy.

“Sebelum penjelasan surat (jawaban gubernur) ini, perlu kami sampaikan, jangan punya pikiran bahwa di antara kami berempat, di antara pimpinan, bahkan di antara kami 50 anggota dewan ini, ada sebuah rivalitas atau apa. Tidak ada sama sekali. Bahkan sebelum surat ini sampai, pimpinan sudah melakukan rapim, dan kita sangat mencair sekali, tiada masalah apapun di lembaga ini. Kalaupun kemarin terjadi, itu hanya dinamika politik biasa saja,” kata Nuzul.

“Ada dua surat tembusan yang disampaikan kepada DPRD, dan surat dari gubernur tersebut ditujukan kepada Bupati Kuningan. Pertama surat tentang jawaban atas status saya, yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh sekwan kepada media. Selanjutnya surat yang kedua menjawab surat usulan DPRD Kuningan melalui bupati yang disampaikan ke gubernur. Untuk itu, karena pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, mohon kepada Pak Ujang untuk menyampaikannya,” imbuh Nuzul seraya meminta Wakilnya, H Ujang Kosasih untuk memberi penjelasan kepada para jurnalis.

Ujang pun kemudian memberikan keterangan terperinci soal adanya dua surat jawaban dari Gubernur Jabar kepada Bupati Kuningan yang ditembuskan kepada Ketua DPRD. Kedua surat tersebut sudah dikaji dalam rapim.

Untuk surat yang pertama, kata Ujang, memberikan penegasan kepada Bupati dan DPRD bahwa status Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD Kuningan, baru akan berakhir setelah keputusan gubernur tentang pemberhentian Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD terbit. Artinya, Nuzul Rachdy statusnya tetap sebagai Ketua DPRD selama dalam proses yang sedang berjalan di provinsi, dan juga di PTUN.

“Saya termasuk salah satu pimpinan DPRD yang pernah diundang ke PTUN Bandung bahwa Pak Zul ini sekarang sedang melakukan gugatan terhadap keputusan Badan Kehormatan DPRD yang sudah disampaikan ke gubernur. Prosesnya masih terus berjalan, selama itu pula surat ini menegaskan bahwa Pak Zul ini statusnya terus sebagai Ketua DPRD,” jelas Ujang.

Hal ini sebenarnya, lanjut Ujang, sudah didiskusikan oleh pimpinan, dan sebagian kecil sudah disampaikan ke media bahwa dalam rapim tersebut luar biasa, penuh dengan kekeluargaan, canda gurau dan juga kebersamaan.

“Jadi clear, supaya tidak ada lagi pertanyaan banyak orang tentang status Pak Zul, suratnya dari gubernur sudah diberikan kepada bupati dan kepada kita. Pak Zul ini statusnya tetap sebagai Ketua DPRD sampai dengan sebelum adanya keputusan inkracht,” terangnya.

Kemudian sebagaimana diketahui oleh semua, kata Ujang, DPRD melalui Bupati Kuningan sudah menyampaikan surat usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD, sebagai tindak lanjut dari keputusan BK. Surat itu telah diterima dan diyakininya telah dikaji oleh gubernur, sehingga keluarlah jawaban berupa surat yang disampaikan ke bupati dengan tembusan ke Ketua DPRD.

“Surat jawabannya seperti yang tercantum di dua surat itu. Intinya adalah, bahwa surat yang disampaikan DPRD ke gubernur melalui bupati ada kesalahan, atau masih ada kekeliruan. Oleh karena ini surat (jawaban gubernur) disampaikan kepada bupati dan ditembuskan kepada DPRD, kami tidak akan mendahului bupati. DPRD menunggu bagaimana koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pak Bupati,” ucap Ujang.

“Tapi intinya, surat yang dikirim kepada gubernur melalui bupati, tentang usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD, itu ternyata masih ada kekeliruan. Apa kesalahannya, nanti ditindaklanjuti ke Pak Deis (Dede Ismail, red). Saya yakin Pak Bupati pasti akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD, insya Allah seperti apa nanti kita akan menindaklanjuti surat tersebut,” imbuhnya.

Ujang pun mengungkapkan, gubernur dalam surat tersebut menyampaikan argumentasi hukum, untuk menjawab usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD setelah ada keputusan inkracht dalam proses yang sedang berlangsung di PTUN. Pihaknya memaknainya bahwa karena saat ini sedang dalam proses gugatan.

“Insya Allah kami pimpinan DPRD sudah bersepakat bahwa kami akan sangat memilah dan memilih, mana ini persoalan hukum yang sedang berjalan dari produk politik yang terjadi di gedung ini, dan mana ini persoalan-persoalan kemasyarakatan, keumatan, yang harus kita gawangi berempat, bersama-sama dengan riang gembira. Kira-kira begitu,” tutur Ujang.

“Sekali lagi kami ingin tegaskan, jangan pernah berpikiran bahwa empat pimpinan ini tidak akur, gak pernah saling sahut misalnya. Itu sama sekali tidak benar. Kami sudah saling memahami, menghormati masing-masing, sudah clear. Kami empat pimpinan DPRD mempunyai kebersamaan dan kekeluargaan dengan riang gembira. Mudah-mudahan ini adalah contoh untuk semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah kebaikan untuk kita semuanya,” imbuh Ujang menegaskan. (muh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.