BTNGC Harus Pertegas Zonasi, Desem Sebut Perubahan Status Tak Berkaitan dengan Investor

oleh -403 views
TNGC
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan Dede Sembada menjelaskan keinginan DPRD untuk adanya perubahan status TNGC menjadi Tahura. FOTO:MUMUH MUHYIDDIN/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN–Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) diminta untuk dapat mempertegas zonasi kawasan kelola hutan Ciremai. Hal itu agar tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat di sekitar kawasan.

“Mana zona yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh, dengan prinsip-prinsip egaliter dan berkeadilan bagi semua desa atau masyarakat sekitar kawasan TN,” harap Boy Sandi Kartanegara, selaku pemerhati lingkungan, Kamis (30/1).

Sebagai warga Kuningan, Boy berharap pihak BTNGC tidak mengistimewakan kawasan, apalagi menyangkut perambahan ke zona rimba atau zona inti, mengingat hal itu justru akan mengancam eksistensi konservasi kawasan Ciremai.

“Tak boleh ada perlakuan istimewa atau yang diistimewakan di sekitar kawasan. Apalagi menyangkut perambahan ke zona rimba atau zona inti, karena akan mengancam eksistensi konservasi kawasan Ciremai,” harapnya.

Khusus untuk di kawasan-kawasan zona pemanfaatan, Boy menyarankan agar BTNGC bisa duduk satu meja dengan Pemkab Kuningan, sehingga ada tata cara atau tata kelola yang dipahami bersama. Terlebih lagi bisa memberikan manfaat bagi semuanya, sepanjang azas-azas pelestarian lingkungan tetap dijunjung tinggi.

“Ada baiknya BTNGC bisa duduk bersama Pemkab Kuningan. Ciremai harus terbebas dari upaya-upaya perambahan yang mengancam kondisi eksistingnya. Upaya pemanfaatan lahan tak boleh mengancam atau berpotensi mengundang bencana pada akhirnya,” sarannya.

Soal kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, masih kata Boy, harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemkab dan BTNGC. Karena sejatinya menjaga Ciremai harus dengan spirit kolaboratif di antara semua elemen yang peduli. “Salah satu yang harus diantisipasi agar Ciremai tetap bisa memberikan kehidupan di bawahnya, adalah ancaman sampah dan rasa serakah,” ujar dia.

Boy berharap agar BTNGC tetap fokus dengan orientasi eksistensinya, yakni konservasi kawasan yang sudah menjadi wilayah kelolanya. “Mereka (BTNGC, red) tak perlu terganggu dengan hingar-bingar soal upaya-upaya untuk menurunkan status TN jadi Tahura,” harap Boy.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan Dede Sembada, kembali angkat bicara soal perkembangan wacana perubahan status TNGC ke Tahura. Ia menegaskan keinginan DPRD agar Pemkab Kuningan mengusulkan perubahan status tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk masyarakat. Termasuk tidak ada kepentingan dengan investor, dalam hal ini kawasan PT Gegerhalang, karena itu berada di luar TNGC.

“Keinginan kami terkait penurunan status ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk masyarakat. Termasuk tidak ada kaitan dengan dengan masalah Gegerhalang, karena berada di luar batas wilayah TNGC sebagaimana SK 424/2004, dan terakhir USK 2014. Jadi, tidak ada kaitan dengan wilayah TNGC,” tegas Desem -sapaan akrabnya- menetralisir isu diluaran yang menyebut usulan penurunan status ini karena berkaitan dengan investor.

Ia kembali membantah tuduhan penurunan status TNGC ke Tahura karena untuk melancarkan investor. Keinginan itu pun menurutnya bukan hanya berkaitan dengan PAD, tetapi yang terpenting bagaimana dengan status Tahura nanti Kabupaten Kuningan bisa lebih memaksimalkan dalam kebijakan konservasi, di samping juga di dalamnya ada PAD.

“Tapi yang lebih penting menjaga bahwa Kabupaten Kuningan sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi. Jadi, kita di sini dengan adanya perubahan status ini bukan berarti pindah dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Fungsinya tetap sama sebagai kawasan konservasi,” tutur Desem menegaskan kembali pernyataannya beberapa waktu lalu di media.

Adapun langkah pasti yang akan diambil DPRD, yakni mendesak kepada Pemda Kuningan untuk melakukan nota kesepahaman dengan Kabupaten Majalengka untuk masing-masing daerah ini mengusulkan hal yang sama, yakni perubahan status dari TN ke Tahura. Pada tahun 2015 lalu, DPRD Kuningan, kata Desem, pernah berkunjung ke Majalengka, dan sudah bersepakat dengan Komisi A DPRD Majalengka terkait keinginan bersama itu.

“Cuma untuk saat ini memang harus ditindaklanjuti supaya nanti usulannya dilakukan secara parsial. Pemda Kabupaten Kuningan mengusulkan, Pemda Kabupaten Majalengka juga mengusulkan. sehingga nanti kawasan yang ada di TNGC, di wilayah Kuningan dikelola oleh Pemda Kuningan, begitu juga yang di Majalengka dikelola oleh Pemda Majalengka. Kalau usulannya secara parsial, itu tidak dikelola oleh provinsi. Makanya kita mendorong Bupati Kuningan untuk bekerjasama dengan Pemkab Majalengka mengusulkan masing-masing,” sebutnya.

Di samping itu, kata mantan Wakil Bupati Kuningan ini, langkah berikutnya akan melakukan kajian-kajian secara komprehensif guna membahas keinginan tersebut. Dalam menelaah satu kebijakan ini harus memperhatikan tigaaspek, yakni filosofis, dalam arti tidak boleh melanggar nilai-nilai luhur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena ada hukum adat dan yang lainnya.

Kemudian aspek sosiologis, yakni bagaimana kondisi masyarakat setelah dan sebelum diterapkan status TN. Termasuk menelaah dari sisi yuridis, yakni dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalamnya, seperti UU 5/1990, PP 104/2015, ada juga ketentuan Permen LH. “Semuanya akan kita lakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan,” tegasnya lagi.

Menanggapi komentar pihak BTNGC, Desem pun menanggapinya dengan santai, karena ia mengaku ada pengalaman empiris yang pernah dilakukan. Dahulu, kata dia, Pemkab Kuningan sudah melakukan MoU dengan pihak BTNGC. Sayangnya, BTNGC melakukan wanprestasi (kewajiban tidak dipenuhi) dengan alasan adanya PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam, sehingga BTNGC tidak bisa melaksanakan kesepakatan tersebut.

“Kalau sekarang kita menawarkan lagi, posisinya kita tidak mau dibohongi untuk yang kedua kali. Makanya semua fraksi di DPRD menginginkan agar status TN diturunkan menjadi Tahura. Jadi, keinginan ini tidak ada kaitannya dengan masalah Gegerhalang, investor. Karena Gegerhalang tidak masuk di kawasan TNGC,” tandasnya. (muh)

No More Posts Available.

No more pages to load.