oleh

Mendesak, Taman Nasional Ciremai Jadi Taman Hutan Rakyat

KUNINGAN-Dipandang kurang bermanfaat bagi masyarakat dan banyak menimbulkan masalah di lapangan, status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) akan diusulkan turun menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura).

Wacana terkait perubahan status tersebut, kini ramai diperbincangkan di dalam gedung DPRD Kuningan. Diskusi lintas fraksi pun berkali-kali dilakukan anggota dewan lintas fraksi. DPRD pun berencana akan mengajak Pemkab Kuningan untuk berdiskusi sekaligus mengevaluasi dan mengkaji ulang secara bersama-sama, terkait keberadaan TNGC yang telah menimbulkan banyak masalah.

Setelah ada kesepakatan bersama antara eksekutif-legislatif, maka selanjutnya mereka secara resmi akan mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), agar status TNGC diturunkan menjadi Tahura.

Mantan Plt Bupati dan Wabup yang kini menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan Dede Sembada, membenarkan saat ini DPRD tengah membicarakan keberadaan TNGC yang diharapkan bisa berubah status menjadi Tahura. Namun demikian pihaknya menegaskan komitmen terhadap Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi tetap dijaga dengan baik.

“Kita sudah berdiskusi terkait keberadaan TNGC, tapi kita tetap dalam komitmen Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Harus dimaknai bahwa konservasi ini tidak berarti anti terhadap pemanfaatan sumber daya alam, kita pun tidak anti terhadap investasi, sepanjang investasi itu ramah lingkungan,” kata Desem -sapaan akrabnya-kepada Radar Kuningan di Gedung DPRD, Senin (20/1).

Dalam Undang-Undang Nomor 5/1990 terkait Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, kata Desem, dijelaskan dalam rangka mewujudkan konservasi tersebut, daerah diberi 3 pilihan konsep terkait pengelolaan hutan, yakni berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Rakyat (Tahura), dan wisata alam.

“Di taman nasional yang saya cermati, tupoksinya lebih ke arah menjaga kelangsungan ekosistem dan sumber daya hayati, dalam hal ini ekosistem di wilayah TNGC. Akan tetapi di beberapa desa banyak Harimau yang turun ke pemukiman warga, banyak juga monyet yang turun ke desa-desa. Itu artinya ada ekosistem (di wilayah TNGC, red) yang terganggu,” ujarnya.

Sebagai akibat dari status TNGC, lanjut Desem, saat kebakaran hutan terjadi, Pemda Kuningan selalu direpotkan untuk memadamkannya, padahal pengelolaan sebenarnya oleh BTNGC. Dengan begitu, adanya diskusi lintas fraksi di DPRD Kuningan, lebih menyoroti terhadap ketentuan PP Nomor 104/2015 terkait dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, sehingga bisa dimungkinkan berubah status dari TN diturunkan menjadi Tahura.

“Dengan Tahura ini semua kewenangan menjadi mutlak kewenangan kabupaten. Jadi, 85 persen titik mata air kita yang ada di TNGC, SIPA-nya (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) bukan dikeluarkan oleh BTNGC, tapi kalau bentuknya Tahura maka dikeluarkannya oleh pemda. Tapi tetap kita tidak dalam rangka mengubah fungsi konservasi, tetap menjaga dan tidak mengubah fungsi kawasan hutan. Jadi, kami inginkan adanya penurunan status dari TN menjadi Tahura,” tuturnya.

Belum lama ini saat dirinya menjabat Plt Bupati Kuningan, ia mengaku pernah berdiskusi dengan pejabat KLH saat berada di Paseban Cigugur. Desem telah menyampaikan keinginan tersebut, karena dengan pola TN ini banyak masyarakat di kawasan hutan Ciremai yang dulunya bisa melaksanakan PHBM (Pemeliharaan Hutan Bersama Masyarakat), sekarang tidak bisa lagi.

“Saya pernah menyampaikan ke Kementerian LH waktu ada di Paseban. Dengan pola TN, kita tidak bisa lagi melaksanakan PHBM, malahan warga masuk ke hutan saja itu ada larangan, ada ranting pohon saja sampai tidak boleh diambil,” ketusnya.

Desem kembali menyebut dirinya bersama lintas fraksi lain di DPRD telah melakukan diskusi-diskusi terkait dengan keinginan besar tersebut. “Kita ingin mendorong agar TN menjadi Tahura, nanti kita bersama-sama dengan eksekutif. Itu yang sekarang sedang kita bahas di gedung dewan ini,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi Golkar H Yudi Budiana SH. Yudi mengatakan, saat ini sudah saatnya baik pemda ataupun DPRD untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang terkait adanya TNGC, karena manfaatnya tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat.

“Kalau (TNGC) tidak ada manfaatnya, nggak ada salahnya kita mengajukan dari eksekutif dan legislatif ke Kementerian LH. Daerah lain bisa kenapa kita tidak? Kabarnya Pemalang sudah bisa mengubah status dari TN menjadi Tahura,” katanya.

Menurutnya, TNGC merupakan produk yang tidak melalui pengkajian komprehensif. Apakah pembahasannya dulu terburu-buru ada kepentingan tertentu, ia mengaku tidak mengerti. “Itu zamannya Pak Bupati Aang dan DPRDnya periode 2004-2009. Tapi oke lah kita nggak perlu setback ke belakang. Yang penting sekarang dengan keberadaan TNGC ini manfaatnya apa? Harus ada kajian ini, evaluasi. Golkar sepakat untuk kita sama-sama mengevaluasi, kalau manfaatnya tidak dirasakan, maka kita akan meminta perubahan status,” tegas Yudi.

Dulu, lanjut Yudi saat kepemimpinan Bupati H Arifin Setiamiharja MM ada program PHMB, sehingga masyarakat pun kala itu sangat antusias ikut turun untuk menjaga kawasan hutan Ciremai. Namun setelah kini statusnya menjadi TNGC, ternyata malah menimbulkan banyak permasalahan yang ditemukannya di lapangan.

“Maka dari itu, saya sepakat, kami sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman fraksi, terutama dengan Ketua Fraksi PDIP, Pak Dede Sembada, Golkar sepakat untuk mengkaji ulang, mengevaluasi keberadaan TNGC ini,” tegasnya lagi.

Terkait manfaat TNGC ke Kuningan, ia menyebut yang mengetahui ada di beberapa dinas terkait. Namun kembali ia menegaskan yang dirasakan saat ini atas keberadaan TNGC, ternyata telah menimbulkan banyak masalah di lapangan. Seperti penguasaan beberapa destinasi wisata yang sebenarnya bisa dikelola secara lebih baik oleh pemda, dan lain sebagainya.

“Makanya saya ingin ada pembicaraan yang khusus antar fraksi, kita kaji dan evaluasi secara bersama-sama. Bila TNGC tidak ada manfaatnya, kenapa tidak kita mengajukan perubahan status ini bersama eksekutif ke Kementerian LH,” ujarnya.

Jika nantinya antara eksekutif dan legislatif sudah bersepakat untuk mengajukan perubahan status TN Gunung Ciremai menjadi Tahura ke KLH, masih kata Yudi, maka pihaknya akan melakukan studi banding ke daerah yang sudah melakukan perubahan status dari TN ke Tahura.

“Untuk membahas ini harus bersama-sama antara lembaga DPRD dengan eksekutif. Kalau hanya di legislatif atau hanya di eksekutif, ya percuma. Kita harus bersama-sama. Nanti kita akan studi banding ke daerah yang sudah ada perubahan status dari TN ke Tahura,” pungkas Ketua DPD Partai Golkar itu. (muh)