14 Titik di Luar TNGC Diusulkan Jadi Tahura

oleh -24 views
TUGAS SELESAI: Jajaran Pansus Evaluasi TNGC diketuai Dede Sembada (kedua dari kiri), menggelar konferensi pers terkait hasil kinerja Pansus sebelum diparipurnakan, kemarin (28/12). FOTO : MUMUH MUHYIDDIN/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN–Hampir 8 bulan DPRD melakukan evaluasi keberadaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) melalui Panitia Khusus (Pansus). Kini tugas Pansus pun sudah berakhir, dengan merekomendasikan 14 titik kawasan di luar hamparan TN untuk dijadikan Taman Hutan Raya (Tahura).

Hal itu disampaikan jajaran Pansus Evaluasi TNGC dalam Konferensi Pers di ruang Banggar DPRD Kuningan, Senin (28/12). Ketua Pansus Evaluasi TNGC Dede Sembada didampingi tiga anggotanya, H Yudi Budiana SH, Rany Febriani SS MHum dan M Apip Firmansyah SSy, menegaskan tugas Pansus Evaluasi TNGC sudah selesai.

Apa kewenangan DPRD sampai-sampai harus membentuk Pansus untuk mengevaluasi TNGC yang merupakan urusan instansi pusat? Ia beralasan kewenangan Pansus itu ada sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU 19/2004 tentang Kehutanan. Di pasal 60 disebutkan bahwa masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan kehutanan.

“Kami dari DPRD sudah barang tentu di UU 23/2014, DPRD adalah representasi dari perwakilan rakyat. Sehingga DPRD mempunyai kewenangan juga untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan keberadaan BTNGC,” kata Dede, mengawali penjelasannya.

Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Pansus, kata Dede, pihaknya sudah mengundang semua stakeholder yang berkaitan dengan masalah TNGC, baik yang pro maupun yang kontra. Semuanya itu telah didengar keterangan dan penjelasannya. Termasuk dari tim pakar hukum juga pakar kehutanan sosial yang didatangkan dari IPB.

“Para pakar ini kita datangkan juga dalam rangka pengayaan, agar hasil dari Pansus ini betul-betul bisa memuaskan semua pihak,” jelas Desem –sapaan akrabnya.

Dibentuknya Pansus tersebut, lanjut Desem, dilatarbelakangi adanya aspirasi yang disampaikan cukup lama oleh 22 desa, yakni sejak tahun 2013 silam. Setelah Pansus melakukan penelaahan dan penelitian melalui semua stakeholder tersebut, akhirnya ditemukan fakta-fakta lapangan oleh Pansus.

Fakta-fakta tersebut, di antaranya terkait kronologi lahirnya SK Menhut Nomor 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kawasan Gunung Ciremai. SK tersebut menurutnya patut diduga terjadi cacat prosedural, dan hal ini pun sudah disampaikan langsung ke Kemenhut melalui Ditjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem).

“Ditjen KSDAE pada saat itu menyampaikan jangan masuk ke ranah itu dulu, agar lebih dulu dilakukan winwin solution,” ujarnya.

Untuk winwin solution tersebut, kata Desem, disepakati 14 titik di luar hamparan kawasan taman nasional ini agar dikeluarkan dari wilayah taman, untuk nanti diusulkan menjadi Tahura (Taman Hutan Raya). Termasuk juga di dalamnya ada satu Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati yang diusulkan menjadi Tahura, sehingga pengelolaannya nanti bisa dilakukan oleh pemda.

Selanjutnya, dalam winwin solution tersebut mengakomodir kepentingan masyarakat yang sudah menanam tanaman MPTS (Multy Purpose Tree Species) jauh sebelum adanya TNGC. Maka dari itu pansus merekomendasikan kepada BTNGC untuk menetapkan zona tradisional, sehingga nantinya akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.

“Jadi, bukan untuk menebang kayu, tapi hasil hutan kayu dari tanaman MPTS yang sudah ada di sana. Seperti kopi, alpukat, dan buah-buahan lainnya yang exiting-nya sudah ada di sana. Sehingga masyarakat yang sudah menanam itu diberikan akses. Kalau sekarang karena di zonasi itu tidak ada zona tradisional, sehingga masyarakat tidak diberi akses,” sebut Desem.

“Ini sebagai bentuk komitmen dari dilaksanakannya Surat Dirjen S.56 tanggal 25 Januari 2005, bahwa dalam hal pengelolaan TN itu akan dilaksanakan secara kolaboratif berpedoman kepada ketentuan Permenhut P.19 tahun 2004. Jadi, sekarang kita tagih kembali kepada Kementerian, dan alhamdulillah merespons, sehingga memerintahkan kepada BTNGC untuk dilakukan penataan zonasi,” tambahnya.

Lalu, masih kata Desem, terhadap wilayah-wilayah Enclave, atau wilayah-wilayah yang ada dalam hamparan kawasan TN, didorong untuk dilakukan pengelolaan secara kolaboratif yang melibatkan masyarakat serta pemda. Sehingga jika saat ini di TN tersebut terdapat Forum Ciremai, tetapi tidak ada unsur dari desa dan pemda, maka nantinya desa dan pemda akan didorong untuk masuk dalam bentuk pengelolaan taman nasional kolaborasi.

“Artinya, ada ranah kewenangan pusat, tapi juga tidak menisbikan Pemda,” jelasnya.

Kemudian, kata Desem, Pansus juga merekomendasikan kepada Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH untuk membentuk tim tindak lanjut dari keputusan DPRD dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terkait evaluasi TNGC. “Karena sekarang kita melakukan paripurna, berarti sifat Pansus ini addhoc (sementara, red). Berarti kita selesai di sini. Ini saya tegaskan dalam rekomendasi,” katanya.

Menurut Desem, masyarakat di sekitar hutan, setelah nanti ada akses zona tradisional, diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan. Salah satunya terkait dengan hama.

“Dengan adanya zona tradisional ini meskipun berada di dalam kawasan TN, dimungkinkan hama-hama tanaman itu untuk dilakukan perburuan terbatas,” harapnya.

Ikut menambahkan, anggota Pansus Evaluasi TNGC, H Yudi Budiana SH. Menurut Yudi, penjelasan yang disampaikan Desem merupakan jawaban Pansus terhadap banyaknya keraguan berbagai kalangan. Namun begitu, ia menganggap hal tersebut wajar sebagai dinamika yang terjadi.

“Tapi, Alhamdulillah sekarang diselesaikan dalam paripurna pengambilan keputusan. Tentunya juga, Alhamdulillah Pansus sudah ketemu langsung dengan Ditjen yang menangani masalah TN ini (Ditjen KSDAE Kemenhut RI, red). Ini sejarah untuk saya pribadi, saya jadi dewan sudah 10 tahun, baru kali ini diterima langsung oleh Ditjen Kementerian Kehutanan sebagai pengambil kebijakan,” kata Yudi.

Poin-poin yang disampaikan Desem, menurut Yudi, atas hasil kesepakatan antara Pansus dengan Kemenhut. Pihaknya lagi-lagi sangat bersyukur karena pihak Kemenhut RI telah memberikan ruang kepada Pansus dan Pemda Kuningan khususnya, untuk kepentingan masyarakat dan pemda, terlebih dalam pertemuan dengan Kemenhut itu juga dihadiri oleh pihak Balai TNGC.

“Makanya ini secara kebijakan sudah selesai. Rekomendasi ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Pansus, action-nya oleh pemda. Kami hanya menghantarkan sampai rekomendasi. Pemda untuk segera juga membentuk tim addhoc yang menangani, tentunya leading sektornya Bappeda, LH, dan beberapa dinas terkait, dan tentunya ada juga pejabat yang dulunya adalah pelaku saat berdirinya TNGC,” pinta Yudi.

“Sehingga hasil kerja Pansus ini tidak sia-sia, nanti akan ditindaklanjuti langsung oleh pemda dalam membentuk tim untuk segera menyusun, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang nantinya berujung kepada MoU antara Pemda Kuningan dengan Kemenhut, dalam hal ini dengan Ditjen. Insya Allah tadinya terjadwalkan akhir tahun ini, tapi beliau (Ditjen KSDAE Kemenhut RI, red) bersedianya di tahun 2021, akan datang langsung ke Kuningan. Harapan kami dari Pansus, beberapa pointer ini sudah menjadi kesepakatan, sehingga nanti bisa dituangkan dalam MoU,” tandas Yudi. (muh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.